SuaraNasional – Zona nyaman Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia dipastikan bakal segera berakhir. Melalui langkah pengetatan regulasi manajemen kepegawaian yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), DPR bersama Pemerintah tengah merancang sistem evaluasi ketat berbasis *Key Performance Indicator* (KPI). Aturan baru ini disiapkan untuk membuka celah legal yang kuat demi memberhentikan PNS maupun PPPK yang berkinerja buruk.
Langkah radikal ini diambil sebagai respons atas mandeknya efektivitas birokrasi di tanah air. Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa kultur kerja di lingkungan pemerintahan harus dirombak agar lebih kompetitif, meniru kedisiplinan yang selama ini diterapkan di sektor swasta.
“Kita pikirin deh, di swasta orang bisa kompetitif, kok pegawai negeri ASN enggak bisa kompetitif. Jadi orang bekerja memang perlu KPI, bagus kita pertahaman, enggak bagus ya *out* (keluar),” ujar Rifqinizamy dalam rapat kerja bersama pemerintah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Raport Merah Birokrasi di Kancah Global
Tuntutan reformasi birokrasi ini didorong oleh data internasional yang cukup memprihatinkan. Berdasarkan data Worldwide Governance Indicators (WGI) dari Bank Dunia, indeks efektivitas pemerintahan (*government effectiveness index*) Indonesia saat ini masih tertahan di peringkat 82 dari 193 negara.
Kondisi tersebut diperparah oleh potret tata kelola yang belum bersih. Dalam Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index) yang dirilis oleh Transparency International, Indonesia menempati peringkat 109 dari 182 negara dengan skor yang tergolong rendah, yakni 34 dari 100.
Menurut Komisi II DPR, salah satu akar masalahnya adalah status ASN yang selama ini kerap dianggap sebagai “zona nyaman” seumur hidup karena minimnya evaluasi kinerja yang berdampak pada kepastian karier. Akibatnya, para kepala daerah seperti bupati, wali kota, hingga gubernur sering kali menghadapi dilema hukum dan beban anggaran saat ingin menindak bawahannya yang tidak produktif karena tidak adanya indikator pemberhentian yang berkekuatan hukum tetap.
Respons Pemerintah: KPI Harus Berdampak ke Publik
Merespons usulan ketat legislatif, Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Rini Widyantini, menyatakan kesepakatannya. Kendati demikian, pemerintah memberikan catatan agar indikator tersebut tidak bersifat kaku atau sekadar formalitas di atas kertas.
“Saya kira ini penting sekali bahwa setiap ASN memang perlu, penting untuk memperhatikan KPI. Tetapi KPI juga bukan KPI perseorangan, melainkan bagaimana dampaknya kepada masyarakat,” jelas Rini.
Pemerintah menekankan bahwa orientasi utama dari formula aturan turunan ini harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik secara langsung, bukan sekadar penyerapan anggaran atau kepatuhan administratif semata.
Sudut Pandang Objektif: Peluang vs Tantangan Aturan Baru
Secara substansi hukum, pemecatan ASN karena tidak memenuhi target kinerja sebenarnya telah memiliki dasar hukum melalui UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN (Pasal 52 ayat 3). Namun, langkah DPR dan Pemerintah kali ini difokuskan untuk memperkuat formula eksekusinya di lapangan agar memiliki standar baku yang tidak bisa ditawar.
Di satu sisi, penerapan sistem yang tegas layaknya sektor swasta ini dinilai mampu memangkas pemborosan anggaran negara untuk menggaji pegawai yang tidak produktif. Sistem ini juga dapat memotivasi ASN muda yang kompeten untuk akselerasi karier tanpa terhambat sekat senioritas.
Namun di sisi lain, sejumlah pengamat kebijakan publik mengingatkan adanya tantangan besar dalam objektivitas penilaian. Tanpa adanya sistem audit independen dan digitalisasi KPI yang transparan, aturan pemecatan ini rawan disalahgunakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah sebagai alat politik untuk menyingkirkan ASN yang tidak sejalan. Proses finalisasi regulasi ini menjadi sorotan krusial untuk melihat sejauh mana negara mampu menyeimbangkan ketegasan sanksi dengan perlindungan karier ASN dari intervensi non-profesional.
