SuaraLokal — Maraknya aksi kejahatan jalanan yang kian meresahkan warga Jawa Barat memicu langkah tidak biasa dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara resmi mengumumkan sayembara berhadiah uang tunai senilai Rp5 juta hingga Rp50 juta bagi siapa saja warga yang berhasil menangkap dan melumpuhkan pelaku kejahatan jalanan, seperti begal, jambret, copet, hingga perampok.
Langkah drastis tersebut disampaikan Dedi Mulyadi guna membakar semangat keberanian masyarakat sekaligus menekan angka kriminalitas. Nominal hadiah yang disiapkan akan disesuaikan dengan tingkat risiko serta aksi penangkapan yang dilakukan di lapangan. Kendati demikian, terdapat syarat mutlak yang tidak boleh dilanggar, yakni pelaku kejahatan harus diserahkan kepada pihak kepolisian dalam keadaan masih hidup.
Gubernur yang akrab disapa KDM ini menegaskan pentingnya menghidupkan kembali semangat gotong royong dan kewaspadaan lingkungan melalui Sistem Keamanan Lingkungan atau Siskamling di setiap wilayah RT dan RW. Menurutnya, keterlibatan aktif masyarakat merupakan fondasi utama dalam menjaga keamanan bersama di tengah ancaman tindak kejahatan.
Polda Jawa Barat merespons positif ajakan kolaborasi tersebut dengan memperketat pengamanan di berbagai titik rawan. Kapolda Jabar menginstruksikan jajarannya untuk mengintensifkan patroli gabungan serta memastikan seluruh kamera pengawas atau CCTV di area strategis berfungsi optimal guna memantau pergerakan para pelaku kejahatan.
Di balik respons cepat pemerintah daerah, kebijakan ini menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Di satu sisi, langkah tersebut dinilai efektif memberikan efek jera yang instan bagi para pelaku kriminal serta memicu keberanian publik. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran mengenai potensi maraknya aksi main hakim sendiri di masyarakat jika situasi di lapangan tidak terkendali. Selain itu, kebijakan ini memicu pertanyaan kritis mengenai efektivitas fungsi pencegahan utama yang seharusnya menjadi wewenang penuh aparat penegak hukum.
Pihak kepolisian pun mengingatkan agar masyarakat yang hendak berpartisipasi tetap mengutamakan keselamatan diri dan selalu berkoordinasi dengan petugas. Masyarakat diimbau untuk tidak bertindak secara gegabah atau emosional demi menghindari insiden salah sasaran yang dapat berujung pada pelanggaran hukum baru.
