SuaraNasional — Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyampaikan sindiran mendalam terkait ketimpangan fokus pengelolaan lingkungan hidup dan isu strategis nasional di Indonesia dibandingkan dengan perkembangan global. Dalam sidang pengujian undang-undang di Gedung MK, Jakarta, hakim mengkritik bahwasanya negara-negara maju saat ini sudah melangkah jauh dengan membahas regulasi serta mitigasi space debris atau sampah antariksa, sementara Indonesia justru masih terjebak dalam perdebatan dasar dan perselisihan yang tak kunjung usai mengenai tata kelola sampah di darat, sungai, hingga pesisir pantai. Sentilan ini mengemuka untuk mendorong para pemangku kebijakan agar tidak hanya berfokus pada masalah tata kelola sampah domestik secara konvensional, melainkan juga mulai merumuskan langkah antisipatif terhadap tantangan teknologi dan lingkungan masa depan.
Sindiran Hakim MK ini bertepatan dengan potret krisis pengelolaan sampah darat di berbagai daerah di Indonesia yang belum menemukan solusi konkrit. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), timbunan sampah nasional Indonesia mencapai puluhan juta ton per tahun, di mana sebagian besar masih berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem open dumping yang memicu masalah pencemaran lingkungan baru. Di saat yang sama, dunia internasional dan badan antariksa global tengah gencar merumuskan traktat serta teknologi pembersihan orbit bumi dari ratusan ribu serpihan satelit tua yang membahayakan misi luar angkasa. Ketimpangan skala prioritas ini menjadi catatan kritis bagi pemerintah dan pembentuk undang-undang agar segera membenahi infrastruktur pengelolaan sampah dalam negeri dari hulu ke hilir, sekaligus memperluas wawasan regulasi nasional dalam menghadapi isu-isu strategis berbasis teknologi masa depan.
