SuaraLokal — Dugaan praktik korupsi kembali mencoreng pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS). Mantan Direktur Utama KBS resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pakan satwa yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 10,2 miliar.
Ironisnya, dugaan penyimpangan anggaran ini tidak hanya berdampak pada finansial negara, tetapi juga mengorbankan kesejahteraan fisik satwa koleksi konservasi tertua di Jawa Timur tersebut.
Poin Penting Ringkasan Perkara
• Status Hukum: Eks Direktur Utama KBS resmi berstatus tersangka.
• Nilai Kerugian Negara: Ditaksir mencapai Rp 10,2 Miliar.
• Modus Operandi: Rekayasa laporan pengadaan, pemangkasan kuota pakan, dan penyediaan bahan tidak sesuai spesifikasi.
• Dampak Utama: Penurunan drastis kualitas gizi harian satwa yang menyebabkan kondisi fisik mengurus dan rentan sakit.
Modus Operasi dan Penurunan Kualitas Pakan
Berdasarkan hasil penyidikan, penyimpangan dilakukan melalui rekayasa sistematis dalam proses pengadaan pakan. Tersangka diduga memanipulasi volume dan kualitas pakan yang disalurkan kepada pengelola harian satwa.
Rincian Modus & Dampak Lapangan:
Pemangkasan Anggaran: Jatah dana pakan tidak disalurkan sepenuhnya sesuai standar nutrisi satwa.
Spesifikasi Tidak Sesuai: Pakan yang disuplai memiliki kualitas di bawah standar operasional prosedur (SOP) konservasi.
Kondisi Satwa Memprihatinkan: Pengurangan nutrisi harian berdampak langsung pada kelangsungan hidup satwa, terutama jenis karnivora dan mamalia besar yang membutuhkan asupan kalori tinggi.
Proses Hukum dan Akuntabilitas
Penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang sah dan berkoordinasi dengan auditor resmi untuk menghitung pasti nilai kerugian negara.
Pihak penegak hukum menegaskan bahwa penanganan kasus ini akan terus dikembangkan untuk mengusut potensi keterlibatan pihak lain, sekaligus memastikan proses peradilan berjalan secara transparan dan akuntabel.
Langkah Pembenahan Manajemen KBS
Pascapenetapan tersangka, Pemerintah Kota Surabaya bersama manajemen KBS menegaskan komitmennya untuk melakukan evaluasi total. Pengawasan rantai pasok pakan kini ditingkatkan secara ketat guna memastikan kesehatan dan keselamatan satwa menjadi prioritas utama.
Masyarakat dan komunitas pencinta satwa berharap kasus ini menjadi momentum pembersihan tata kelola KBS, agar fungsi utamanya sebagai lembaga edukasi dan konservasi dapat kembali berjalan secara optimal.
