SuaraNasional — Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia yang juga menjabat sebagai Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ma’ruf Amin, melayangkan peringatan keras dan mendalam kepada seluruh jajaran Nahdlatul Ulama (NU) agar tidak terjebak dalam pusaran konflik pengelolaan sumber daya alam. Pesan tegas tersebut disampaikan Kiai Ma’ruf saat memberikan pidato kunci dalam acara “Halaqah Kebangsaan dan Qanun Asasi” yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Sabtu (8/8/2026). Dalam kesempatan itu, ia mewanti-wanti agar ormas keagamaan terbesar di Indonesia tersebut bersikap sangat hati-hati dan tidak saling berebut konsesi Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang dapat berisiko memecah belah keutuhan organisasi serta mencederai pilar dakwah keumatan.
Ma’ruf Amin menegaskan bahwa upaya memakmurkan bumi (imaratul ardh) yang diajarkan oleh para ulama memiliki dua pilar utama, yakni menjaga kelestarian lingkungan agar tidak melakukan perusakan (islaah), serta meningkatkan nilai kemakmuran melalui rekayasa teknologi dan hilirisasi (an tazdaada shalihan). Mengelola sektor pertambangan memang bagian dari muqawwimatul hayah atau penopang kehidupan, namun Kiai Ma’ruf mengingatkan agar NU tidak berfokus pada perebutan materi yang justru bisa menjadi bumerang atau jerat bagi organisasi. “Hati-hati gitu. Jangan sampai kita kena jerat tambang. Jangan rebutan tambang, noh NU itu sudah punya tambang sendiri tuh,” ujar Ma’ruf menekankan pentingnya menjaga integritas serta mengedepankan kemaslahatan umat di atas kepentingan bisnis ekstraktif.
