SuaraNasional— Pemerintah Indonesia melalui Menteri Energi dan Mineral Sumber Daya (ESDM), Bahlil Lahadalia, kembali menegaskan sikap Indonesia terkait wacana impor minyak mentah dari Rusia. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan energi nasional di tengah melonjaknya harga minyak mentah global dan fluktuasi geopolitik dunia.
Bahlil menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip politik bebas aktif, yang berarti negara berhak menjalin kerja sama dagang dengan pihak mana pun demi keuntungan rakyat. Jika Rusia menawarkan minyak mentah dengan harga yang jauh lebih murah dibanding harga pasar internasional (ICP), pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil peluang tersebut.
Berburu Minyak Murah Demi Pangkas Subsidi
Rencana mendatangkan minyak dari Moskow ini sebenarnya bukan hal baru. PT Pertamina (Persero) telah lama mengkaji opsi ini demi menekan biaya impor energi yang membengkak. Dengan diskon besar-besaran yang ditawarkan Rusia akibat sanksi Barat, Indonesia berpeluang menghemat anggaran subsidi energi hingga triliunan rupiah.
Namun, langkah pragmatis ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pemerintah menghadapi dilema besar: antara memanfaatkan peluang ekonomi di satu sisi, dan risiko geopolitik di sisi lain.
Sanksi Barat dan Hambatan Teknis yang Mengintai
Meskipun secara ekonomi sangat menggiurkan, realisasi impor minyak Rusia membentur sejumlah tembok tebal:
Sistem Pembayaran Global: Sanksi internasional yang mendepak bank-bank Rusia dari jaringan SWIFT membuat mekanisme transaksi pembayaran menjadi rumit. Indonesia harus mencari skema alternatif, seperti menggunakan mata uang lokal (*local currency settlement*) atau barter, yang membutuhkan kesepakatan regulasi yang matang.
Asuransi dan Pengapalan: Mayoritas perusahaan kapal tanker dan penyedia asuransi maritim global berbasis di negara-negara Barat yang patuh pada aturan *price cap* (pembatasan harga) minyak Rusia. Pertamina harus memastikan logistik pengiriman aman dari risiko hukum internasional.
Dilema Geopolitik: Indonesia terus menyeimbangkan posisinya agar tidak dinilai berpihak dalam konflik geopolitik, sekaligus menjaga hubungan diplomatik dan dagang dengan negara-negara Barat serta mitra strategis lainnya.
Menjaga Keseimbangan Domestik
Di tingkat domestik, kebijakan ini dipandang sebagai langkah krusial untuk mengamankan pasokan BBM di dalam negeri. Konsumsi energi masyarakat yang terus meningkat, digabung dengan penurunan produksi minyak mentah (*lifiting*) siap jual nasional, memaksa Indonesia menjadi negara net-importir minyak.
Bahlil menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan pasokan energi tetap aman dan harganya terjangkau bagi masyarakat luas. Segala opsi logistik, pasokan, dan mitigasi risiko sanksi kini sedang dimatangkan oleh kementerian terkait dan Pertamina agar ketika keran impor dibuka, Indonesia benar-benar mendapatkan keuntungan optimal tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi maupun politik luar negeri.
Bahlil Buka Suara Soal Rencana Impor Minyak Rusia: Untung atau Buntung buat Indonesia?
