SuaraNasional — Di sebuah halaman sekolah dasar di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dua pemandangan yang bertolak belakang hadir secara bersamaan: tawa ceria anak-anak yang menyantap sepiring menu Makan Bergizi Gratis (MBG), serta bayangan buram dari atap-atap kelas yang telah roboh dan membahayakan nyawa.
Sebagaimana dilaporkan oleh Harian Kompas dalam artikel berjudul “Sepiring Gizi dan Kelas yang Roboh”, potret ini merefleksikan tantangan nyata dalam pemenuhan hak dasar anak-anak Indonesia. Program pemenuhan gizi skala nasional kini berjalan beriringan dengan krisis infrastruktur pendidikan yang belum sepenuhnya tertangani.
Antara Gizi dan Keselamatan Belajar
Laporan Harian Kompas menyoroti kondisi di SD Negeri Tanggirejo, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan. Di sekolah tersebut, empat ruang kelas mengalami kerusakan berat hingga atapnya roboh.
Demi menjaga proses belajar-mengajar tetap berjalan, pihak sekolah terpaksa melakukan berbagai penyesuaian darurat:
• Penyekatan Ruang: Satu ruang kelas tersisa dibagi dua menggunakan sekat tripleks tipis untuk menampung dua rombongan belajar sekaligus (kelas tiga dan empat), hingga suara pengajar kerap bersahutan.
• Alih Fungsi Fasilitas: Siswa kelas lima terpaksa memindahkan kegiatan belajar ke mushala, sementara ruang perpustakaan disulap menjadi ruang kelas sementara.
Di tengah keterbatasan fisik dan ancaman keselamatan bangunan yang lapuk tersebut, para siswa tetap menerima distribusi piring-piring makanan bergizi dari program pemerintah.
Ironi dari Tanah Kelahiran Sang Pemangku Kebijakan
Ada kontras tajam yang terbilang tragis di balik potret sekolah ini. Kabupaten Grobogan merupakan tanah kelahiran dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono.
Realitas bahwa ancaman ruang kelas yang roboh ini terjadi tepat di daerah asal pejabat nomor satu pengelola program gizi nasional menegaskan betapa lebarnya celah antara eksekusi program pusat dengan pembenahan fasilitas dasar di daerah. Di satu sisi, piring-piring berisi gizi diantarkan sampai ke meja anak-anak sekolah atas nama program unggulan, tetapi di sisi lain, keselamatan jiwa anak-anak di tanah kelahirannya sendiri justru luput dari pembenahan mendasar.
Dilema Prioritas dan Akses Dasar
Kehadiran program MBG di tengah sekolah yang rusak mengundang refleksi kritis mengenai prioritas kebijakan publik dan alokasi anggaran sektor pendidikan. Di satu sisi, asupan gizi yang cukup sangat krusial untuk menunjang tumbuh kembang serta kemampuan kognitif anak. Namun di sisi lain, ruang belajar yang aman dan layak merupakan fondasi mendasar agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan manusiawi.
Ketimpangan ini menunjukkan pentingnya sinkronisasi prioritas yang lebih terpadu antara kementerian terkait dan pemerintah daerah agar program fisik maupun non-fisik dapat berjalan selaras.
Menyeimbangkan Hak Anak
Sorotan dari Kompas menegaskan bahwa pemenuhan hak anak atas pendidikan tidak bisa dipilah-pilah. Makanan bergizi dan bangunan sekolah yang kokoh bukanlah dua pilihan yang saling meniadakan, melainkan dua kebutuhan mendasar yang wajib hadir beriringan.
Pemerintah diharapkan tidak hanya berfokus pada capaian kuantitatif program pemenuhan gizi, tetapi juga mempercepat revitalisasi fisik sekolah-sekolah yang rusak berat demi menjamin keselamatan serta kenyamanan generasi penerus bangsa.
