SuaraNasional – Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan menohok yang ditujukan kepada para pengkritik tingginya harga beras di pasaran. Dalam acara Panen Raya TNI Terintegrasi di Landasan Udara Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur pada Jumat (17/7/2026), Prabowo dengan nada berseloroh meminta pihak yang mengeluhkan mahalnya harga beras untuk mencoba menanam padi sendiri.
Pernyataan ini langsung memicu gelombang respons dari publik hingga pengamat ekonomi yang menilai adanya ketimpangan antara retorika pemerintah dan realitas struktural di sektor pertanian.
Apresiasi Kesejahteraan Petani
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa tingginya harga beras harus dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap jerih payah para petani yang selama ini menjadi pahlawan pangan nasional. Ia menilai tidak adil jika petani dipaksa menjual hasil panen dengan harga murah demi memuaskan konsumen urban.
“Yang mengatakan beras mahal, suruh ikut tanam beras! Kalau petani beras enggak dapat penghasilan tinggi, suruh mereka tanam sendiri. Suruh tanam sendiri, enak aja,” ujar Prabowo yang disambut riuh tepuk tangan para peserta.
Prabowo bahkan mengeklaim telah menerima laporan adanya sejumlah petani yang kini mampu menikmati hasil kerja keras mereka hingga bisa berlibur ke luar negeri, seperti ke Hong Kong.
Acara panen raya tebu, kedelai, dan padi ini dilakukan secara serentak di 43 titik di seluruh Indonesia dengan dihadiri jajaran menteri kabinet, termasuk Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Kritik Tajam Pengamat: “Abai terhadap Data Pertanian”
Meski bermaksud membela kesejahteraan petani, pernyataan orang nomor satu di Indonesia ini langsung dikritik keras oleh pengamat ekonomi dan kebijakan publik.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai pernyataan Presiden menunjukkan ketidakpahaman mendalam terhadap basis data agraria di Indonesia. Fakta di lapangan menunjukkan mayoritas keuntungan dari mahalnya harga beras tidak dinikmati secara langsung oleh petani kecil.
Terkait perdebatan ini, terdapat perbedaan kontras antara klaim pemerintah dengan data riil di lapangan:
• Realitas Kesejahteraan Petani: Berbeda dengan klaim pemerintah bahwa pendapatan petani sudah tinggi hingga bisa berlibur ke Hong Kong, data riil menunjukkan mayoritas petani di Indonesia (sekitar 62% atau 17,25 juta rumah tangga) justru berstatus sebagai petani gurem dengan kepemilikan lahan di bawah 0,5 hektare. Lonjakan harga beras di pasar dinilai lebih banyak dinikmati oleh rantai tengkulak dan pedagang besar, bukan oleh petani kecil sebagai produsen utama.
• Respons Terhadap Kritik Harga: Pernyataan Presiden yang meminta konsumen menanam padi sendiri jika mengeluh mahal juga memicu kritik dari perwakilan konsumen, salah satunya Tulus Abadi. Ia menilai konsumen berhak mengkritik harga demi mendapatkan pangan yang wajar. Jika logika ini terus dipakai, dikhawatirkan menetapkan preseden buruk di masyarakat. “Bagaimana kalau nanti BBM naik, apa masyarakat disuruh mengebor minyak sendiri?” pungkasnya.
Bhima menambahkan, tingginya biaya produksi seperti pupuk non-subsidi, bibit, hingga sewa lahan membuat margin keuntungan bersih yang diterima petani gurem tetap sangat minim. Oleh sebab itu, klaim kesejahteraan yang melonjak dianggap tidak mewakili potret petani Indonesia secara keseluruhan.
Menakar Solusi Ketahanan Pangan
Pemerintah saat ini memang tengah gencar menggalakkan program ketahanan pangan nasional melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk melibatkan TNI. Namun, para pakar mengingatkan agar fokus pemerintah tidak hanya berhenti pada retorika pembelaan harga tinggi, melainkan memotong rantai pasok (supply chain) yang terlalu panjang dan mereduksi biaya input pertanian.
Tanpa adanya reformasi agraria dan stabilisasi harga pupuk, tingginya harga beras di pasar akan tetap menjadi beban bagi konsumen miskin perkotaan, tanpa pernah benar-benar memperkaya petani kecil di pedesaan.
