SuaraLokal — Langkah tidak biasa diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi siswa baru jenjang SMA dan SMK. Pemprov Jabar resmi melibatkan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) secara serentak di berbagai wilayah Jawa Barat. Kehadiran aparat berseragam di lingkungan pendidikan ini sempat memicu pertanyaan publik mengenai format pembinaan siswa baru.
Namun, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa pelibatan instansi pertahanan dan keamanan ini bukan untuk membawa metode militeristik ke sekolah, melainkan sebagai bagian dari program pendidikan karakter bertajuk “Gapura Panca Waluya”.
Mengikis Stigma Melalui Pendekatan Humanis
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa setiap sekolah akan didampingi oleh dua hingga tiga personel TNI atau Polri selama masa MPLS yang berlangsung selama lima hari.
“Kehadiran TNI dan Polri bukan untuk memberikan pelatihan militeristik, melainkan untuk menyampaikan materi wawasan kebangsaan dan bela negara. Ini adalah upaya membentuk karakter generasi muda agar siap menghadapi masa depan,” ujar Herman dalam keterangannya.
Senada dengan Sekda, Kepala Dinas Pendidikan Jabar menambahkan bahwa support system dari TNI dan Polri ini justru bertujuan untuk mengikis stigma negatif dan menghadirkan citra aparat yang lebih humanis di mata para siswa baru.
Mengenal Konsep “Pancawaluya”
Model MPLS kali ini didesain secara khusus berlandaskan lima nilai utama budaya Sunda yang disebut Pancawaluya, yaitu:
• Cageur (Sehat secara fisik dan mental)
• Bageur (Baik, peduli, dan menghargai sesama)
• Bener (Jujur, amanah, dan bertanggung jawab)
• Pinter (Cerdas dan berwawasan luas)
• Singer (Terampil, kreatif, dan responsif)
Kolaborasi kurikulum MPLS ini tidak hanya berfokus pada baris-berbaris (PBB). Melalui jajaran Kepolisian di daerah, materi yang disampaikan difokuskan pada mitigasi isu remaja, seperti penegakan tata tertib lalu lintas, pencegahan bullying (perundungan), antisipasi tawuran, bahaya miras, hingga pencegahan judi online dan narkoba. Sementara pihak TNI fokus pada penguatan wawasan kebangsaan.
Catatan Kritis dari Komisi X DPR RI
Kendati dinilai positif oleh pemerintah daerah, kebijakan ini sempat menuai catatan dari tingkat pusat. Wakil Ketua Komisi X DPR RI meminta pemerintah daerah berhati-hati dan mengevaluasi urgensi keterlibatan aparat berseragam di lingkungan sekolah. Hal ini dinilai penting demi menjaga kondisi psikologis siswa baru agar tidak merasa tertekan atau terintimidasi.
Merespons kekhawatiran tersebut, Pemprov Jabar menjamin bahwa pendekatan yang dilakukan oleh personel TNI-Polri di lapangan murni bersifat persuasif, edukatif, dan inspiratif.
Penyesuaian Jam Masuk dan Evaluasi Akhir
Selain kehadiran aparat, kebijakan baru yang cukup menyita perhatian adalah dimajukannya jam masuk sekolah menjadi pukul 06.30 WIB. Aturan ini diterapkan atas instruksi langsung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan tujuan melatih kedisiplinan dan kemandirian siswa sejak dini. Pemprov Jabar juga berencana melakukan konsolidasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar pola disiplin ini bisa diadaptasi secara bertahap di jenjang PAUD hingga SMP.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, pihak sekolah akan melakukan asesmen atau penilaian akhir. Proses asesmen ini difungsikan untuk memetakan karakter dasar serta kebutuhan belajar masing-masing murid baru, sehingga guru dapat menerapkan metode pengajaran yang tepat selama tahun ajaran berjalan.
Melalui sinergi lintas sektoral ini, Pemprov Jabar berharap MPLS Pancawaluya dapat menjadi magic moment yang membekas positif, aman, dan nyaman, sekaligus menjauhkan ekosistem sekolah dari tradisi kekerasan atau perpeloncoan masa lalu.
