SuaraNasional — Gaya komunikasi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mendadak menjadi perhatian publik. Di tengah derasnya sorotan terkait isu tata kelola internal dan transparansi dokumen kementerian, pembawaan Dody yang terkesan santai dan lugas menuai beragam tanggapan dari masyarakat.
Dody sendiri menyikapi kritik tersebut secara terbuka. Usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, ia menilai kritik masyarakat merupakan masukan positif untuk pembenahan dirinya. Ia beralasan latar belakang budaya dan karier profesionalnya membentuk gaya komunikasinya saat ini.
“Saya ini asalnya dari Jawa Timur, orang swasta, gimana, ya agak selengean, ya sudahlah,” ujar pria kelahiran Mojokerto tersebut.
Meski begitu, Dody memastikan dirinya tetap bersikap profesional dan fokus penuh saat menangani persoalan teknis di kementerian. Ia juga membantah adanya teguran atau panggilan evaluasi khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait gaya bahasanya di ruang publik.
Berawal dari Dokumen Dinas dan Isu Mutasi
Sorotan terhadap kepemimpinan Dody mengemuka seiring beredarnya dokumen surat dinas terkait rencana perjalanannya ke Amerika Serikat di media sosial. Isu tersebut memicu dinamika publik mengenai potensi benturan kepentingan serta penggunaan fasilitas negara.
Tak lama setelah dokumen itu tersebar, muncul kabar burung yang menyebut ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian PU—termasuk pejabat tinggi seperti Sekretaris Jenderal—dimutasi sebagai imbas dari kebocoran surat tersebut.
Menanggapi kabar mutasi susulan, Dody membantah tegas adanya keterkaitan antara penataan pegawai dan beredarnya surat dinas. Dengan nada khasnya, ia menegaskan bahwa pergeseran posisi adalah hal lumrah dalam organisasi besar.
“Mutasi kan biasa aja. Orang pegawai gue 38.600 masa enggak boleh mutasi,” kata Dody saat ditemui di Istana Kepresidenan.
Respon KPK: Pentingnya Klarifikasi dan Pengawasan Internal
Maraknya simpang siur informasi ini mendapat perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah tersebut mendorong agar jajaran kementerian memberikan penjelasan terbuka untuk menjaga kepercayaan publik.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa klarifikasi secara transparan penting dilakukan agar tidak menimbulkan spekulasi liar di masyarakat. KPK juga mengingatkan pentingnya peran pengawasan internal atau Inspektorat dalam memantau potensi penyalahgunaan atribut maupun fasilitas dinas.
“Artinya, jika fasilitas dinas digunakan untuk kepentingan pribadi atau keluarga, ada dugaan penyimpangan yang perlu ditelaah lebih lanjut oleh pengawasan internal,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK.
Tantangan Transparansi di Sektor Publik
Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan tantangan adaptasi yang dihadapi pejabat publik dari latar belakang profesional swasta saat masuk ke ranah birokrasi pemerintahan. Di satu sisi, gaya komunikasi yang spontan dan tidak kaku dianggap sebagai karakter personal; namun di sisi lain, posisi kepemimpinan di kementerian menuntut kecermatan tinggi—baik dalam tata kelola administrasi maupun komunikasi publik.
