SuaraNasional — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa akurasi data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) merupakan kunci utama untuk memastikan seluruh program bantuan sosial (bansos) dan perlindungan sosial (perlinsos) tepat sasaran. Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026 di Jakarta pada Senin (3/8/2026), Mendagri mengungkapkan bahwa integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-government) dengan data kependudukan biometrik seperti pengenalan wajah (face recognition), sidik jari, dan pemindaian retina akan secara drastis menyeleksi siapa saja warga yang benar-benar berhak serta memangkas potensi salah sasaran.
Guna memperkuat validasi penerima manfaat, data Dukcapil kini dipadankan secara Lintas Sektor, termasuk dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) milik BPS, data Kementerian ATR/BPN untuk mengecek kepemilikan aset tanah, hingga data Samsat Kepolisian untuk memverifikasi kepemilikan kendaraan bermotor. Efektivitas skema baru ini terbukti pada uji coba (pilot project) perlinsos di Kabupaten Banyuwangi. Dari total 323.339 Kepala Keluarga (KK) pendaftar Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), terdeteksi bahwa 45,2 persen diantaranya layak, sementara sisanya dinilai berpotensi tidak layak menerima bantuan setelah datanya dicocokkan dengan kepemilikan aset. Keberhasilan uji coba tersebut mendorong pemerintah untuk menargetkan perluasan integrasi e-government perlinsos ke 143 kabupaten/kota pada Agustus 2026 guna memastikan efisiensi anggaran negara dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
